Jeneponto 19 Juli 2025 — Wakil Ketua Laskar Pemuda Jeneponto, Hendra Wijadja yang akrab disapa Coki, menanggapi pemberitaan yang disampaikan oleh Ketua Forum Revolusi Keadilan (FRK), Alim Bahri, melalui sejumlah media online pada 18 Juli 2025. Dalam pemberitaan tersebut, FRK menilai Pemerintah Kabupaten Jeneponto kurang merespons pelaksanaan event Bhayangkara Off-Road yang akan digelar dengan lokasi finis di Wisata Bonto Lojong, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia.
Menurut Hendra, pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar dan cenderung menyudutkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Ia menjelaskan bahwa panitia Bhayangkara Off-Road Sulsel telah diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jeneponto di Kantor Bupati.
“Ketua FRK seolah lupa bahwa Sekda adalah pejabat eselon tertinggi di daerah. Secara birokrasi, jika Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan tugas di luar daerah, maka Sekda berwenang penuh mewakili pemerintah daerah untuk menerima tamu dan menjalankan tugas-tugas administratif,” jelas Hendra.
Wakil Ketua Laskar Pemuda Jeneponto menyampaikan bahwa penolakan tentang kegiatan bhayangkara Off road Yang terjadi kemarin, kami lihat melalui pemberitaan media sosial dan Berita online itu karena Kondisi Masyarakat Kecamatan rumbia yang panik terhadap bencana alam banjir bandang dan tanah longsor tidak ada hubungannya dengan respon pemerintah .
Menurut kami, Wajar masyarakat rumbia menyampaikan keluhan terhadap pemerintah karena trauma dengan kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang menghantui setiap Tahunnya.
Kami hanya minta ketua FRK( Forum revolusi keadilan) Alim Bahri agar objektif melakukan penilaian terhadap sebuah masalah. Tidak terkesan melakukan Adu domba pada instansi kepolisian dan Pemkab Jeneponto. Ujar Hendra Widjaja
*SL
