Jeneponto, 20 Mei 2025 – Angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merilis data terbaru. Dalam laporan tersebut, Jeneponto tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 11,82%.
Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto, Gunawan Ari Suhud, mendesak Bupati Jeneponto untuk segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak bersinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Kami menilai masalah kemiskinan bukan tidak bisa diselesaikan, tapi metode dan koordinasi antar-OPD masih belum optimal,” ujar Gunawan.
Gunawan juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pusat. Menurutnya, berbagai program nasional seperti PKH dan BPNT (Dinas Sosial), bantuan rumah layak huni (Dinas Perkimtan), Cadangan Pangan Pemerintah/CPP (Dinas Ketahanan Pangan), serta program sanitasi air bersih (Dinas PUPR) belum memberikan dampak signifikan di lapangan.
“Program itu digulirkan hampir tiap bulan dan tiap tahun, tapi realitas sosial masyarakat Jeneponto masih tidak banyak berubah,” tegasnya.
HMI berharap, dengan hadirnya pemerintahan baru yang lebih responsif dan berpihak pada rakyat kecil, wajah sosial Jeneponto bisa bertransformasi.
“Sudah saatnya kita bergerak menuju Jeneponto Bahagia, bukan sekadar slogan tapi melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” tutup Gunawan.
